BERBAGI

Jakarta, matanggaran.com (15-07-2019) –Pada tahun 2018 diketahui ada deretan kejanggalam pada kegiatan Kementerian Agama (Kemenag), yaitu terkait pengelolaan dana haji. Terdapat permasalahan utama pengendalian intern atas penyelenggaraan ibadah haji, di antaranya pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, SOP belum berjalan optimal, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, dan lain-lain kelemahan SPI.

Selain itu, diketahui juga permasalahan utama, misalnya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas penyelenggaraan ibadah haji. Antara lain pemborosan/ kemahalan harga, pemahalan harga (mark up), dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Berdasarkan data yang dihimpun matanggaran.com, terdapat deretan permasalahan ibadah haji yang merupakan kegiatan Kementerian Agama tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Pengendalian Intern

• Pelayanan transportasi darat haji Indonesia di Arab Saudi tidak sesuai ketentuan, terjadi pungutan uang oleh pengemudi bus shalawat dan bus antar kota, dan terdapat bus shalawat yang masih mengangkut haji non-Indonesia. Selain itu, pengendalian kualitas (quality control) transportasi darat di area Arafah, Muzdalifah, dan Mina tidak dilakukan.

• Terdapat belanja perjalanan dinas luar negeri yang tidak dilengkapi dengan surat persetujuan dari Sekretariat Negara dan exit permit atas perjalanan dinas luar negeri, serta pembayaran belanja ATK keperluan survei kepuasan haji yang seharusnya merupakan beban Badan Pusat Statistik.

• Perjanjian kerja sama pengangkutan udara jamaah haji Indonesia dengan maskapai Garuda Indonesia Airlines dan Saudi Arabian Airlines belum mengatur sanksi denda atas keterlambatan pemberangkatan di atas 20 jam dari jadwal penerbangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Nomor 59 Tahun 2018.

• Terdapat pinjaman APBN kepada PKOH untuk kegiatan penyusunan LK PKOH 1438H/2017M yang belum seluruhnya dikembalikan ke kas PKOH, dan belum terdapat peraturan yang mengatur mekanisme secara rinci atas peminjaman dan pembayaran dana PKOH yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan APBN.

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

• Pembayaran kegiatan Rapat Dalam Kantor (RDK) dan bimbingan teknis aplikasi PKOH, alokasi anggaran indirect cost untuk membiayai kegiatan tahun 1440H/2019M, kegiatan bimbingan manasik haji, dan pengeluaran lainnya yang tidak layak dibayarkan memboroskan keuangan haji tahun 1439H/2018M sebesar Rp2,97 miliar.

• Pemborosan atas pembayaran honorarium tim kegiatan koordinasi perpajakan yang merupakan tupoksi jabatan sehari-sehari Bendahara Pengeluaran.

• Pemahalan harga atas biaya konsumsi pada penyelenggaraan manasik dan pemantapan ketua regu/ ketua rombongan, pengadaan tanah dan karpet masjid pada UPT asrama haji Makassar, dan pengadaan perlengkapan manasik sebesar Rp458,49 juta.

• Pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK) dan biaya transport pemberitaan wartawan pada Kanwil Kemenag Jawa Barat tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp 78,13 juta, dan pembayaran belanja konsumsi kegiatan manasik haji pada Kankemenag Kota Bandung dengan bukti pertanggungjawaban yang tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp 150,94 juta.

Jelas sekali, hal tersebut mengakibatkan kronis permasalahan sebagai berikut:

● Laporan keuangan PKOH 1439H/2018M per 30 September 2018 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

● Potensi tumpang tindih tugas, tanggung jawab, dan kewenangan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji antara Kementerian Agama dengan Kementerian Kesehatan.

● Jamaah haji tidak mendapatkan kenyamanan dalam pelayanan transportasi dan akomodasi selama di Arab Saudi.

● Pembayaran biaya visa progresif membebani anggaran PKOH tahun 1439H/2018M.

● Ditjen PHU kehilangan potensi penerimaan denda atas keterlambatan penerbangan jamaah haji.

● Pemborosan atas pembayaran honorarium tim kegiatan koordinasi perpajakan dan belanja PKOH yang tidak layak dibayarkan.

● Kelebihan pembayaran atas pemahalan harga, belanja tidak sesuai ketentuan, pekerjaan tidak sesuai kontrak, dan honorarium ganda/melebihi standar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here