BERBAGI

Jakarta, matanggaran.com (28-03-2019) –Kinerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia hingga Februari 2019 kembali mengalami defisit. Defisit terjadi lantaran pemasukan tidak sebanding dengan yang sudah dikeluarkan. Adapun defisit yang diawali Kemenkeu di tahun 2019 berjalan ini sudah mencapai Rp 54,6 triliun.

Angka tersebut disebut-sebut sudah mencapai 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Lebih lanjut, berdasarkan data yang dirilis Kemenkeu dalam APBN Kita, disebutkan bila defisit tersebut berasal dari pendapatan negara dan hibah yang baru terserap Rp 217,2 triliun. Sementara, belanja negara sudah terealisasi lebih besar hingga Rp 271,83 triliun.

Nilai pendapatan dan hibah tersebut dalam APBN Kita setara dengan 10,03 persen target yang telah ditetapkan. Sedangkan target belanja telah mencapai 11,04 persen dari yang ditargetkan.

Kemudian, diketahui bila kementerian dan lembaga (K/L) yang paling boros dalam berbelanja adalah Kementerian Sosial, dengan realisasi belanja telah mencapai Rp 15,06 triliun. Disebut boros, sebab baru 2 bulan berjalan, kementerian ini telah menghabiskan 25,57 persen dari total anggaran belanja di tahun ini sebesar Rp 58,91 triliun.

Sementara, diketahui pendapatan negara paling banyak masih didominasi dari perpajakan yang baru terserap 9,22 persen dari target, yakni sebesar Rp 177,24 triliun. Kemudian, penyumbang pajak terbesar sendiri berasal dari migas yang nilainya hingga Rp 160,08 triliun. Sementara, penerimaan dari bea dan cukai terakumulasi hanya sebesar Rp 16,3 triliun.

Di samping itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) ikut menyumbangkan penerimaan negara sebesar Rp 39,9 triliun. Akan tetapi, nyatanya penerimaan tersebut belum mampu menutupi belanja negara.

Lantas, publik seringkali bertanya-tanya, mengapa Kemenkeu membiarkan defisit ini kerap terjadi setiap periodenya? Mengapa Kemenkeu tidak membatasi belanja kementerian ada lembaga negara bila memang penerimaan negara belum mampu menutupi belanja??? Pantaskah bila Kemenkeu disebut publik sebagai kementerian pencetak hutang???

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here