BERBAGI

Palembang, Matanggaran.com (14-10-18) – Pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas  telah menganggarkan belanja perjalanan dinas untuk dalam daerah maupun luar daerah, dalam kelompok belanja barang dan jasa sebesar Rp78.651.630.737,50 dengan realisasi sebesar Rp 73.281.279.178,00 atau 93,17% dari anggaran.

Informasi yang didapat Matanggaran.com terhadap realisasi kegiatan perjalanan dinas di Pemkab Musi Rawas. Terdapat potensi ratusan juta uang rakyat berindikasi bocor. Atau jika ditotalkan berjumlah sebesar Rp189.223.532,00.

Anggaran biaya perjalanan dinas yang disinyalir bermasalah tersebut terbagi dalam empat SKPD, salah satu diantaranya yakni Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) dan Dinas Koperasi dan UKM Musi Rawas.

Pada Sekretariat DPRD diketahui terdapat indikasi belanja perjalanan dinas dipertanggungjawabkan tidak sesuai ketentuan yaitu pembayaran uang harian workshop tidak sesuai standar Bupati, kelebihan pembayaran biaya transportasi dan penginapan, serta bukti pertanggungjawaban transportasi yang tidak lengkap dan sah.

Hal tersebut diketahui dari hasil pengecekan fisik dokumen dan scan barcode pada boarding pass pesawat.

Adapun biaya perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan dengan bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai ketentuan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp152.028.370,00.

Sementara itu, pada Dinas Koperasi dan UKM diketahui, bahwa belanja perjalanan dinas dipertanggungjawabkan berindikasi tidak sesuai ketentuan yaitu pembayaran uang harian workshop tidak sesuai standar Bupati, kelebihan pembayaran biaya transportasi dan  penginapan. Biaya perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan dengan bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai ketentuan pada Dinas Koperasi dan UKM yakni sebesar Rp7.597.000,00.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here