BERBAGI

Jakarta, matanggaran.com (09-06-2019) – Permasalahan utama BPJS Kesehatan adalah pengendalian intern dalam pengelolaan investasi, aset tetap, ATB, serta beban pada BPJS Kesehatan. Di antaranya perencanaan kegiatan tidak memadai, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, dan SOP belum disusun/tidak lengkap.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan investasi, aset tetap, ATB, serta beban pada BPJS Kesehatan mengungkapkan 14 temuan yang memuat 19 permasalahan. Antara lain 6 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, 12 permasalahan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 1,37 miliar, dan 1 permasalahan 3E senilai Rp 109,26 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan investasi, aset tetap, ATB, serta beban pada BPJS Kesehatan.

Berdasarkan hasil analisis matanggaran.com melalui mekanisme riset laporan keuangan BPJS Kesehatan diketahui permasalahan sebagai berikut:

● Perencanaan pembangunan gedung BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama (KCU) Bandung tidak memadai. Seperti pekerjaan elektrikal tidak sinkron antara gambar, rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana kerja dan syarat (RKS) teknis; perhitungan volume kisi-kisi alumunium dan dinding keramik pada RAB tidak sesuai dengan gambar rencana serta desain gedung tidak sesuai dengan standar BPJS.

● Perencanaan pengadaan short message service (SMS) gateway tahun 2017 pada BPJS Kesehatan Divisi Regional Jawa Timur tidak mempertimbangkan jumlah kebutuhan riil, sehingga dilakukan addendum kontrak dengan harga yang tidak kompetitif.

● Pemberian insentif kepada direksi, dewan pengawas, dan pegawai BPJS Kesehatan belum didukung dengan analisis besaran dan kecukupan sumber dana, sehingga berpotensi membebani keuangan perusahaan. Selain itu, pemberian insentif pada tahun 2017 dilakukan pada saat terjadi penurunan aset bersih BPJS Kesehatan.

● BPJS Kesehatan melakukan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kegiatan advertorial yang seharusnya tidak dikenakan PPN.

● Pedoman pengelolaan barang/jasa pada BPJS Kesehatan belum mengatur secara memadai tentang prosedur/tata cara pemerolehan calon rekanan yang berkualitas.

● BPJS Kesehatan belum memiliki kebijakan dan pedoman tentang besaran insentif serta kriteria penilaian pemberian insentif bagi direksi, dewan pengawas, dan pegawai.

● Terdapat kekurangan volume pada 3 paket pekerjaan konstruksi untuk renovasi dan pembangunan gedung, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 937,66 juta.

● Spesifikasi pada hasil pekerjaan pembangunan gedung BPJS Kantor Cabang (KC) Jakarta Barat dan KCU Bandung tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp 337,70 juta.

● Tarif harga yang digunakan dalam kontrak pengadaan SMS Gateway lebih tinggi dari harga penawaran dari rekanan sebesar Rp 57,90 juta, dan terdapat sisa token SMS Blast yang tidak digunakan karena telah kedaluwarsa senilai Rp 51,36 juta.

● Pembayaran biaya telepon untuk pejabat BPJS Kesehatan melebihi plafon yang telah ditentukan sebesar Rp 69,38 juta, dan pencantuman nilai dalam kertas kerja perhitungan HPS tidak sesuai dengan nilai perolehan harga pasar untuk kontrak pengadaan laptop sebesar Rp 31,37 juta.

● Pendapatan hasil investasi dana jaminan sosial kesehatan yang diperoleh BPJS Kesehatan seharusnya tidak termasuk objek pajak, tetapi telah dilakukan pemotongan PPh seluruhnya sebesar Rp 29,83 miliar.

● BPJS Kesehatan belum memenuhi persyaratan minimum investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) dan instrumen pembiayaan infrastruktur sesuai Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 56/POJK.05/2017 tentang Perubahan kedua atas POJK Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

● Permasalahan lainnya berupa penyimpangan peraturan terkait penempatan dana investasi dan perpajakan, serta proses pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here