BERBAGI

Jakarta, matanggaran.com (14-08-2019) – Laporan Singkat Komisi XI DPR RI tanggal 26 September 2013 dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2014, mengungkapkan bahwa Komisi XI DPR RI mendukung upaya pembangunan gedung kantor pusat dalam satu lokasi dan gedung kantor di daerah secara bertahap dengan anggaran sebesar Rp 5,2 triliun jika dimungkinkan dimulai pada tahun 2014 dan selambat-lambatnya selesai pada tahun 2017.

Selanjutnya dalam Laporan Singkat Komisi XI DPR RI tanggal 16 Desember 2015 mengungkapkan Komisi XI telah menyetujui RKA OJK Tahun 2016 dengan catatan bahwa OJK menyampaikan Roadmap dan schedule tentang pengadaan gedung milik sendiri dengan dana yang sudah ada. Dan, melakukan efisiensi untuk kepentingan yang mendesak dan menjadi prioritas pada masa sidang ke-III Tahun Sidang 2015 – 2016.

Namun, Roadmap pemenuhan gedung kantor tidak didukung dengan perhitungan kebutuhan luasan gedung kantor yang jelas dan kemampuan penyediaan dana OJK.

Dari data yang dihimpun matanggaran.com, Dewan Komisioner telah menyusun Roadmap dan schedule tentang pemenuhan gedung kantor dalam Keputusan Rapat Dewan Komisioner (KRDK) Nomor 22/KRDK/2016 tentang Roadmap Pemenuhan Gedung Kantor OJK. KRDK tersebut antara lain telah memutuskan bahwa OJK ditargetkan menempati dan memiliki seluruh gedung kantor pada tahun 2020. Untuk gedung kantor daerah ditargetkan pada tahun 2017 sudah menempati gedung mandiri dan tidak ada lagi yang menempati gedung Bank Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2019 ditargetkan seluruhnya dapat menempati gedung kantor milik OJK.

Lebih lanjut diketahui, bahwa atas dokumen keputusan rapat Dewan Komisioner dan Roadmap Pemenuhan Gedung Kantor OJK menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1) Perhitungan Luasan Gedung Kantor Pusat dalam Roadmap Tidak Valid.

2) Roadmap Pemenuhan Gedung Kantor Tidak Didukung Kemampuan Penyediaan Dana yang Memadai dan Tidak Menjadi Acuan Penyusunan RKA.

3) Proyeksi Anggaran Jangka Menengah Tidak Mengacu pada Roadmap  Pemenuhan Gedung Kantor dan Tidak Didukung Kertas Kerja yang Memadai.

4) Keputusan-Keputusan Dewan Komisioner Tidak Sejalan dengan Laporan Singkat DPR dan Roadmap yang Telah Ditetapkan.

Jelas sekali, permasalahan tersebut mengakibatkan pagu anggaran pada bidang Manajemen Strategis I sebesar Rp 2.543.567.859.242,7 melebihi anggaran yang disetujui DPR dan melanggar UU OJK. Ironinya, hal tersebut disebabkan oleh Kuasa Pengelola Dana lalai dalam menetapkan RKA OJK  sesuai persetujuan DPR RI dalam POK.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here