BERBAGI

Jakarta, matanggaran.com (06-08-2019) – Pemadaman Listrik masal yang terjadi lada Minggu (4/8) lalu membuat Choirul Anam selaku komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak PLN untuk mengganti kerugian terhadap masyarakat yang terkena dampak mati listrik masal.

Sebelumnya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan mati lampu di sebagian wilayah Jawa disebabkan oleh kerusakan pada jaringan transmisi saluran udara exstra tinggi Ungaran Pemalang, sehingga kerusakan itu memicu terhentinya transmisi ke Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Namun demikian, diduga kuat PLN tidak punya perencanaan yang baik dalam menangani peristiwa tersebut, sehingga problem mati listrik malah berlarut-larut.

“Ya, pasti harus ada ganti kerugian, karena PT PLN tak memberi tahu lebih awal akan terjadi mati lampu di kawasan Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, hingga belasan jam. Jelas ini ada masalah dalam tata kelola di perusahaan plat merah tersebut,” ujar Anam pada wartawan, Senin (5/8/19).

Lanjutnya, perusahaan seharusnya sadar bahwa tiap barang punya masa pakai. Jadi seharusnya PLN memiliki rencana pencegahan bila sewaktu-waktu perangkat listrik yang mereka pakai rusak.

“Selain itu, saya juga mempertanyakan soal penanganan kondisi darurat oleh PLN. Hingga saat ini juga saya sedang berkoordinasi dengan Ombudsman untuk memantau kejadian mati listrik masal ini,” tegas Anam.

Untuk itu, kata Anam, koordinasi terhadap Ombudsman yakni bakal berfokus pada tata kelola pelayanan publik.

“Sementara Komnas HAM sendiri akan berfokus pada konteks HAM, yakni hak publik untuk mendapat pelayanan yang baik dan rasa aman agar persoalan ini harus dievaluasi,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here