BERBAGI

Jakarta, matanggaran.com (29-12-2018) – Semalam, Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan KPK di Jakarta. Ada 20 orang yang diamankan penyidik KPK. Mereka terdiri dari pejabat dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian PUPR serta pihak swasta.
Diduga OTT itu terkait dengan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM).
Proyek ini, disebut KPK, dikerjakan di sejumlah daerah. Pejabat menangani proyek ini berada di Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.
Dalam OTT pejabat Kementerian PUPR, KPK menyita uang sebanyak SGD 25 ribu dan Rp 500 juta. Selain itu, ada uang sekardus yang jumlahnya tengah dihitung.
Seakan-akan pembangunan proyek infrastruktur yang banyak digaungi Kementerian ini ternodai. Di akhir tahun yang seharusnya ditutup dengan prestasi, justru gratifikasi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono langsung memberikan keterangan pers malam itu juga. Berikut pernyataan lengkap Basuki di Kementerian PUPR, Jumat Malam (28/12/2018) :

Jumlah satker di Kementerian PU itu ada 1.165 satuan kerja. Total pegawai PU ini sekitar 22.000, baik yang engineer, maupun pendukung non engineer. Pejabat pembuat komitmen itu ada 2.904 PPK yang tersebar di seluruh Indonesia.

Satkernya 1.165, apakah itu satker jalan dan jembatan, satker air, satker air minum, satker bendungan, satker lain-lain yang ada di lingkungan Kementerian PUPR. Beliau-beliau ini bukan yang melakukan pelelangan, yang melakukan pelelangan itu di bawahnya itu lagi, namanya pokja, berapa jumlahnya pokja? Ada 888 kelompok kerja yang melakukan pelelangan. 888 pokja ini terdiri dari 2.483 orang, jadi melibatkan banyak sekali orang.

Seperti tadi saya sampaikan, satker, atau PPK, dan pokja tadi, pasti sudah punya keahlian dalam pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan Perpres 16/2018, Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018, Peraturan LKPP Nomor 7 tahun 2018, dan Peraturan Menteri PUPR 31/2015, dan Permen PUPR Nomor 7 tahun 2011. Itu semua aturan ada.

Di dalam pelaksanaan pun kita didampingi oleh: pertama AP, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Inspektorat Jenderal. Ini ada Pak Irjen di sini. Kita juga minta bantuan kadang-kadang BPKP untuk mendampingi, bahkan sampai TP4D Kejaksaan Agung atau TP4P. Jadi semua mekanisme itu sudah kita coba untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tapi, pengadaan barang dan jasa tidak hanya oleh Kementerian, oleh Pokja PU saja, tapi juga oleh penyedia jasa. Kami ini sebagai pengguna jasa, sedangkan yang ikut tender adalah penyedia jasa. Penyedia jasa itu siapa? Kontraktor dan konsultan yang diwadahi oleh asosiasi kontraktor AKI, kemudian juga ada asosiasi konsultan PERKINDO dan INKINDO. Kami juga selalu bekerjasama dengan asosiasi penyedia jasa tadi dalam rangka mengikuti lelang yang baik dan benar.

Ternyata pada hari ini kami dikejutkan kegiatan yang sangat-sangat menyedihkan kami, mengagetkan kami, kami sedang diamanahi untuk melaksanakan infrastruktur sebaik-baiknya, ternyata anggota saya ada yang melakukan hal itu [OTT KPK]. Yang saya tahu sampai sekarang, baru pada organisasinya. Sebenarnya tadi kalau tidak ada ini [konpers], Pak Irjen sudah saya tugaskan ke KPK untuk mencari tahu siapa, berapa orang, apa kejadiannya, apa masalahnya. Setelah itu kami kumpul untuk mendengar informasi itu dari Pak Irjen kalau sudah sampai di KPK. Tapi ada teman-teman di sini [pers] ya saya kasih ini dulu.

Sehingga informasi yang baru kami dapat, kami baru mendapat informasi ada pegawai PU yang terkena OTT di bidang proyek air minum. Siapa dan apa kami belum tahu. Tentu kalau sudah saya tahu, bahwa kami percaya, bahwa KPK bekerja secara tidak ‘sakdek saknyet’, tapi pasti sudah diamati panjang, dan pasti dengan ketelitian yang tinggi, kami serahkan proses selanjutnya kepada KPK, sambil menunggu penjelasan yang jelas dari KPK, karena ini belum ada penjelasan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here