BERBAGI

Cianjur, matanggaran.com (06-07-2019) — Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Cianjur  menganggarkan belanja transfer sebesar Rp 595.492.152.371,00 dan merealisasikan Rp589.757.549.237,00 atau 99,04%. Dari anggaran dan realisasi sebesar tersebut, diantaranya disajikan Anggaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa- Dana Desa adalah sebesar Rp307.296.048.000,00 dengan realisasi sebesar Rp306.944.040.400,00 atau 99,89%.

Dana Desa merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten yang penyalurannya dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN ke Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD Kabupaten. Dana Desa selanjutnya disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten dari RKUD Kabupaten langsung ke rekening Desa masing-masing, paling lama tujuh hari kerja setelah diterimanya Dana Desa dimaksud pada RKUD Kabupaten. Rincian Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkadilan berdasarkan: (a) Alokasi Dasar dan (b) Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa.

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan tahap I paling cepat April dan paling lambat bulan Juli 2017 sebesar 60% dan tahap II paling cepat
bulan Agustus sebesar 40%. Pencairan Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa kepada Bupati dan  laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya paling lambat 7 Januari 2017.
Pencairan Dana Desa tahap II dilakukan
setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I paling lambat tanggal 7 Juli 2017. Kepala Desa mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifiksi. Camat sebagai penanggung jawab membentuk tim pendamping kecamatan melalui Keputusan Camat yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota yang selanjutnya diberi tanggung jawab untuk melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan Kepala Desa. Apabila dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Camat mengeluarkan surat pernyataan bahwa permohonan pencairan Dana Desa telah sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta pernyataan tanggung jawab Camat atas keabsahan dokumen permohonan. Selanjutnya, Camat menerbitkan surat rekomendasi untuk diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Berdasarkan rekomendasi dari Camat, DPMD menerbitkan surat pengantar pencairan dana kepada Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD). Kepala Desa bertanggung Jawab atas peggunaan Dana Desa. Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa yang penganggarannya dibebankan pada APBD.

Pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Bupati No 40 tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur dan Standar Tertinggi
Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa TA 2017 sebagai acuan pelaksanaan dan
pertanggungjawaban keuangan Desa.
Hasil pemeriksaan terhadap dokumen administrasi pengelolaan Dana Desa
menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
a. Penyaluran Dana Desa Belum Sesuai Dengan Ketentuan Pada tahun 2017, Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah merealisasikan transfer Dana Desa sebesar Rp306.944.040.400,00 kepada 354 Desa. Penyaluran atas Dana Desa tahap I dan II dari RKUD ke RKDesa seluruhnya terlambat atau melebihi dari batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan. Data jumlah hari keterlambatan penyaluran disajikan pada Lampiran 12. Hasil Pengujian lebih lanjut terhadap dokumen pencairan SP2D yang dilakukan secara uji petik pada 55 Desa menunjukkan keterlambatan terjadi sejak pengajuan rekomendasi dari kecamatan.
b. Penggunaan dan Penatausahaan Dana Desa Belum Sesuai Ketentuan

Dari Dokumen yang diterima tim matanggaran.com bahwa Hasil Pemeriksaan terhadap LPJ dan SPJ pelaksanaan Dana Desa tahap I dan II yang dilaksanakan secara uji petik pada satu desa yaitu Desa Talaga Kecamatan Cugenang ditemukan permasalahan sebagai berikut:
1) Dana Desa tahap I dan II terlambat dicairkan;
2) Dokumentasi atas pengadaan barang dan jasa berupa surat penawaran tertulis
dari penyedia, berita acara negosiasi, SPK pada beberapa kegiatan bernilai
diatas Rp50.000.000 tidak ada;
3) Terdapat pembayaran ganda atas pekerja yang sama untuk pekerjaan berbeda di hari yang sama;
4) Terdapat pembayaran atas barang dan jasa yang tidak dilengkapi faktur dan
surat pengiriman barang sebagai dasar pembayaran yang sah;
5) Pajak tidak atau terlambat disetor;
6) Terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa di beberapa
kegiatan;
7) Terdapat pembayaran tenaga kerja yang tidak didukung tanda terima; dan
8) BA Serah terima kepada kepada Desa tidak dilampirkan.

Atas permasalahan tersebut Kepala Desa Talaga menjelaskan sebagai berikut:
1) keterlambatan pencairan Dana Desa tahap II disebabkan SPJ atas pelaksanaan
Dana Desa tahap I terlambat disampaikan;
2) kelebihan pembayaran atas pembelian barang dan jasa disebabkan adanya
kesalahan penulisan pada nota pembelian;
3) tidak ada pengawasan atas jadwal pelaksaanaan pekerjaan di Desa Talaga; dan
4) penyusunan SPJ terkendala karena keterbatasan sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan di desa.

Kemudian Hasil wawancara dengan Camat Cugenang diketahui bahwa tim verifikasi tidak mengevaluasi sampai kebukti yang dilampirkan pada SPJ atas pelaksanaan Dana Desa. Pembinaan dan pemberian bimbingan teknis atas tata kelola keuangan
kepada desa terkendala anggaran dan SDM di Kecamatan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Desa Pasal 104 ayat 1 Camat
melaksanakan pembinaan dan pengawasan desa sesuai tugas dan fungsi dan kewajiban Camat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. Peraturan Bupati Cianjur No 40 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur Pasal 74:
1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah kabupaten dan Camat wajib membina
dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa;
2) Ayat (5) menyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah
meliputi:
a) Huruf c memberikan pedoman dan bimbingan teknis serta pelatihan
pengelolaan keuangan Desa;
b) Huruf d membina, mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan
pendayagunaan aset desa;
c) huruf e melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa;
3) Ayat (9) menyatakan bahwa Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana
dimaksud meliputi:
a) Melaksanakan verifikasi terhadap dokumen dan kelengkapan persyaratan
penyaluran dana transfer desa dan mengusulkannya kepada DPKAD;
b) Melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban APBDesa serta pemdayagunaan aset desa;
4) Ayat (10) menyatakan bahwa Tim Pendamping tingkat kecamatan dalam
pelaksanaan tugasnya dapat diberikan honorariun yang bersumber dari
APBD; dan

c. Peraturan Bupati Cianjur No 47 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran
2017 pasal 8 ayat 3 yang menyatakan bahwa Camat memverifikasi permohonan
berkas penyaluran dari masing-masing Desa.

Kondisi tersebut mengakibatkan pemerintah desa terlambat memanfaatkan dana desa dan dana desa rawan untuk disalahgunakan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here